Monthly Archives: Maret 2017

Rapar Kerja AKD

Rapat Kerja Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Situbondo digelar di ruang Gabungan II DPRD dengan agenda pemantapan konsepsi atas Nasakah Akademik Rapeda tentang urusan pemerintahan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, tata cara penyusunan rpjpd, rpjmd, renstra skpd, rkpd, renja skpd dan pelaksanaan musrenbang daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Rapat yang digelar pada mulai pukul 09.30 pad hari […]

Lebih lanjut ...

Unjuk Rasa PMII Situbondo

  Persoalan terkait Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Kabupaten Situbondo terus berkembang. setelah kemarin terhitung Juni 2016 masyarkat miskin sudah tidak bisa lagi menggunakan fasiltas berobat secara gratis untjuk masyarakat miskin dan sampai dipansuskan di DPRD Situbondo yang pada intinya ada ribuan data pengguna Surat Pernyataan Miskin (SPM) layanan kesehatan di RSUD Abdoer Rachem Situbondo diduga difiktif dan sampai ada kalimat jebol-jebol dan […]

Lebih lanjut ...

Penyusunan Draft Awal Raperda

  Komisi I dan Komisi II menggelar rapat pembahasan penyusunan draft awal naskah akademik. Komisi I dengan Raperda tentang urusan pemerintah daerah kabupaten situbondo dan komisi II dengan Raperda Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.  Membahas penyusunan Raperda urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, Komisi I menginginkan agar tatanan urusan pemerintahan di kabupaten situbondo berjalan dengan lancar dan baik […]

Lebih lanjut ...

Rapat Komisi IV

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Kabupaten ini, bahkan di setiap Kabupaten lain pun merasakan kemiskinan ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Dan tidak dipungkiri  bahwa kemiskinan merupakan musuh terbesar dari setiap bangsa. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga […]

Lebih lanjut ...

Rapat Koordinasi Komisi III dengan SKPD dan Forum Kepala Desa

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan […]

Lebih lanjut ...

Agenda Dewan

Kalender

Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Gallery Foto

Gallery Video


Selengkapnya...

Link