Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Perubahan Perogram Pembentukan Daerah (Prolegda) Tahun 2017 dan Persetujuan Usul Raperda Inisiaitf tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis 6 Juli 2017 di Lantai II ruang sidang paripurna gedung DPRD Situbondo.

Paripurna kali ini membahas perdana inisiatif DPRD Balut yakni Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Situbondo Drs. H. A Bashori Shanhaji, M.Si serta dihadiri 35 anggota DPRD lainnya.

Mengawali Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD mengatakan perda inisiatif ini merupakan perwujudan dari PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden.

“Pada tanggal 02 Juni 2017 PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah disetujui dan ditandatangani oleh presiden. Oleh karena itu setiap daerah mempunyai kewajiban untuk membentuk sebuah landasan hukum terkait hal ini. Maka, DPRD pun menginisiatif untuk membentuk Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang hari ini kita paripurnakan untuk segera dinsampaikan ke eksekutif,” jelas Ketua DPRD

Selain penjelasan singkat Ketua DPRD diawal rapat paripurna tersebut, Bapemperda DPRD melalui Juru bicaranya Fiqi Kristia Vinalosa menyampaikan berjalannya kesimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang oleh kesejahteraan yang memadai. Dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam PP nomor 18 tahun 2017 pasal 28 ketentuan mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam perda.

“Kesimbangan antara DPRD dan Pemda, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Situbondo,” jelas Politisi asal PKB ini.

Pihak eksekutif sendiri dalam hal ini di Wakil Bupati Situbondo H. Ir Yoyok Mulyadi dalam sambutannya mengatakan Keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai bagi DPRD hal tersebut diwujudkan dengan salah satunya adalah pengaturan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimana dengan telah keluarkannya PP nomor 18 tahun 2017 tersebut.

“Maka regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun pengaturan dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga mampu meningkatkankan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah,” imbuhnya.