DPRD, Kamis (06/7). Berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah, pimpinan dan anggota badan pembentukan peraturan daerah menggelar rapat terkait singkronisasi peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD yang bertempat di ruang rapat gabungan 2 pada pukul 09.00 Wib. berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah dimaksud diundangkan.

Dalam pembahasan yang di laksanakan maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo  Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka dari itu di pandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemipinan dan Anggotan DPRD perlu membentuk peraturan daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.